Bedah #RESET INDONESIA di Kupang, Dandhy Laksono: Setelah 81 Tahun Kemerdekaan, Kesenjangan Ekonomi Masih Ada

Kupang- d!talk #02 mengajak publik Nusa Tenggara Timur merefleksikan kembali arah pembangunan Indonesia setelah 81 tahun kemerdekaan melalui diskusi publik bertajuk “Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan” di Aula St. Hendrikus, Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, Kamis, 20 Agustus 2026.

Diskusi yang dimulai pukul 15.00 WITA tersebut membedah gagasan dalam buku #RESET INDONESIA: Gagasan tentang Indonesia Baru karya Farid Gaban, Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu.

Selain menjadi ruang untuk mengenang perjalanan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, kegiatan tersebut mengajak publik mempertanyakan kembali Indonesia seperti apa yang ingin dibangun dan siapa yang memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan tersebut.

Perspektif Nusa Tenggara Timur dinilai penting karena daerah-daerah di luar pusat kekuasaan nasional kerap berada dalam posisi sebagai penerima kebijakan sekaligus menghadapi dampak langsung dari berbagai keputusan pembangunan.

Buku #RESET INDONESIA: Gagasan tentang Indonesia Baru menawarkan refleksi kritis atas kondisi Indonesia sekaligus gagasan tentang masa depannya.

Di Kupang, gagasan tersebut dipertemukan dengan pengalaman lokal dan perspektif dari berbagai kelompok yang selama ini terlibat dalam isu sosial, lingkungan, media, kebijakan publik, dan pembangunan di NTT.

Diskusi menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai latar belakang. Mereka antara lain Dandhy Laksono, penulis #RESET INDONESIA dan pegiat jurnalisme visual; Yuvensius S. Nonga, Direktur WALHI NTT.

Selain itu, Torry Kuswardono, Direktur Eksekutif Yayasan PIKUL; Novemy Leo, wartawan Pos Kupang; Maximianus Ardon Bidi, Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Unwira Kupang; serta Benaya Harobu, penulis #RESET INDONESIA dan videografer proyek Indonesia Baru. Diskusi dipandu Joy Sihombing dari Kupang Book Party.

Dalam kesempatan itu, Dandhy Laksono menegaskan bahwa kesenjangan ekonomi masih menjadi persoalan meski Indonesia telah merayakan 81 tahun kemerdekaan.

“Buku ini ditulis selama kami keliling Indonesia. Fakta yang paling menohok, setelah 81 tahun kemerdekaan, kesenjangan masih ada. Ada kesenjangan ekonomi. Negara yang sehat dan kuat, kesenjangannya makin dekat," kata dia.

Menurut Dandhy, sutradara film dokumenter "Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita", persoalan air minum yang aman juga mencerminkan persoalan tata kelola yang lebih besar.

“Di dalam buku ini, untuk membuat air keran bisa langsung diminum, ada kebijakan politik, hukum, ekonomi, pemberantasan korupsi. Bagi generasi yang pernah merasakan minum air dari sumur gratis, begitu keluar Aqua, itu seperti melihat air saja dijual. Itulah hidup, itulah peradaban," ujar Dandhy.

Dalam pandangan Dandhy, akses air bersih bukan sekadar persoalan membangun infrastruktur, tetapi berkaitan dengan perlindungan sumber air, lingkungan, tata kelola, serta pencegahan eksploitasi yang merusak.

Pembangunan Tidak Bisa Diseragamkan

Benaya Harobu mengingatkan publik NTT agar tidak menerima begitu saja pola pembangunan yang berhasil diterapkan di daerah lain.

“Refleksi kita di NTT: jangan terlalu haus akan pembangunan, karena belum tentu yang sukses dibangun di Jawa, cocok dibangun di NTT," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya mempertemukan kepentingan investasi dengan hak dan kepentingan masyarakat yang memiliki hubungan historis dengan tanahnya.

“Pembangunan harus mempertemukan kepentingan investasi dengan hak dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang memiliki hubungan paling panjang dengan tanah justru menjadi pihak yang paling sedikit mendapatkan manfaat dari pembangunan.”

Dari perspektif lingkungan, Yuvensius S. Nonga WALHI NTT menyoroti hubungan antara investasi, kawasan strategis, dan risiko bencana di NTT.

“Dari perspektif lingkungan hidup, apa yang terjadi di NTT dalam konteks lingkungan hidup, kalau kita telaah lebih dalam, itu mengenai investasi. Ada legitimasi terkait penetapan kawasan strategis di Labuan Bajo. Ada ancaman gempa bumi, gunung berapi. Produk politik bisa mengakibatkan bencana-bencana. Apa yang seharusnya di-reset untuk konteks NTT?”

Yuvensius menuturkan, evaluasi terhadap investasi tidak boleh hanya didasarkan pada besarnya nilai investasi yang masuk, tetapi juga harus melihat manfaat bagi masyarakat, pihak yang menanggung risiko, dampak terhadap lingkungan, serta warisan yang ditinggalkan bagi generasi mendatang.

Demokrasi, Lingkungan, dan Masyarakat Adat

Pada kesempatan yang sama, Torry Kuswardono menilai kekuatan-kekuatan lama dalam sistem politik dan ekonomi Indonesia tidak pernah benar-benar hilang, tetapi dapat muncul kembali ketika menemukan momentum yang tepat.

“Ada sesuatu yang bisa disebut sebagai ‘dormant’ seperti tumbuhan yang berada dalam kondisi tidur. Ia tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu kondisi yang tepat untuk kembali tumbuh.”

Ia juga menilai demokrasi dan krisis iklim merupakan dua persoalan yang saling berkaitan. “Kita tidak bisa hanya membicarakan demokrasi tanpa membicarakan krisis lingkungan. Kita juga tidak bisa membicarakan krisis iklim tanpa membicarakan demokrasi," tuturnya.

"Kalau kita gagal melihat hubungan antara krisis iklim, krisis lingkungan, dan krisis demokrasi sebagai persoalan yang saling berkaitan, maka sebenarnya kita gagal memahami apa yang perlu di-reset dari Indonesia," sebutnya.

Sementara itu, Maximianus Ardon Bidi menyoroti kecenderungan melihat pembangunan hanya dari aspek fisik.

“Kadang-kadang orang masih melihat pembangunan hanya dari aspek infrastrukturnya, bukan dalam konteks kehidupan manusia secara keseluruhan," kata dia

Ia juga menyoroti relasi antara pembangunan dan masyarakat adat yang selama ini dinilai kerap timpang. “Masyarakat adat tidak seharusnya diposisikan sebagai kelompok yang harus menyesuaikan diri dengan pembangunan," jelasnya.

Sebaliknya, ujar dia, pembangunanlah yang harus mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan, pengetahuan, hak, dan ruang hidup masyarakat.

Menutup rangkaian tanggapan, Novemy Leo memberikan catatan reflektif mengenai makna judul buku yang dibedah dalam diskusi tersebut.

“Reset bukan berarti menghancurkan Indonesia. Reset berarti berani bertanya kembali: apa yang perlu diperbaiki agar Indonesia tetap menjadi rumah yang adil bagi seluruh rakyatnya?”

Pertemuan berbagai perspektif tersebut diharapkan membuka percakapan publik mengenai sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan Indonesia, termasuk ketimpangan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, kebijakan publik, partisipasi masyarakat, serta posisi daerah dalam menentukan masa depan pembangunan nasional.

Kegiatan diselenggarakan melalui kolaborasi DIAM Kreatif, PIKUL, dan Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, bersama sejumlah mitra, di antaranya WALHI NTT, SkolMus, IBP, Leko Bookstore, Tenggara Youth Community, serta komunitas dan organisasi lokal lainnya.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas ruang perjumpaan publik, memperkuat budaya literasi, serta membuka percakapan mengenai isu sosial, lingkungan, pembangunan, dan kebijakan publik di Nusa Tenggara Timur.

Tentang Buku #RESET INDONESIA

Buku #RESET INDONESIA: Gagasan tentang Indonesia Baru merupakan hasil kolaborasi lintas generasi empat jurnalis, yakni Farid Gaban dari generasi Baby Boomer, Dandhy Laksono dari Generasi X, Yusuf Priambodo dari generasi Milenial, dan Benaya Harobu dari Generasi Z.

Buku setebal 448 halaman tersebut merupakan rangkuman dari tiga ekspedisi jurnalistik keliling Indonesia yang dirintis sejak 15 tahun lalu.

Perjalanan itu dimulai dari Ekspedisi Zamrud Khatulistiwa yang digagas Farid Gaban, dilanjutkan Ekspedisi Indonesia Biru oleh Dandhy Laksono pada 2015, hingga ekspedisi terbaru yang melibatkan keempat penulis untuk menjelajahi Indonesia dari Sabang hingga berbagai pelosok Nusantara.

Ditulis oleh tim yang sama di balik film dokumenter Sexy Killers (2019) dan Dirty Vote (2024), buku tersebut terdiri atas enam bab, prolog, dan epilog.

Pembahasan buku diawali dengan pertanyaan sederhana tetapi mendasar: mengapa air keran di Indonesia belum bisa langsung diminum?

Dari pertanyaan tersebut, para penulis mengajak pembaca menelusuri berbagai persoalan besar bangsa, mulai dari ketimpangan struktural, kerusakan lingkungan, konflik agraria dan sumber daya alam, relasi kuasa antara negara, korporasi, dan warga, hingga kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Buku tersebut juga membuka kembali diskursus mengenai desentralisasi kekuasaan dan wacana federalisme sebagai salah satu opsi untuk menjawab kompleksitas geografis, sosial, dan budaya Indonesia yang sangat beragam.

Alih-alih ditulis dari sudut pandang Jakarta, buku ini disusun berdasarkan pengalaman langsung di lapangan, mulai dari kampung-kampung, konflik tanah, hingga kehidupan masyarakat adat di berbagai daerah.

Melalui bedah buku tersebut, publik NTT diajak merefleksikan sejauh mana gagasan-gagasan dalam buku relevan dengan konteks lokal, termasuk isu krisis air, konflik agraria di Flores, kerentanan masyarakat adat, serta persoalan perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur.

Untuk diketahui, kegiatan tersebut dihadiri oleh 140 peserta, terdiri atas mahasiswa, akademisi, jurnalis, aktivis, hingga pegiat komunitas di Kota Kupang.** (EB)