PMKRI Minta Wapres Gibran Turun ke Palue: Korban Bencana Jangan Dipaksa Mengambil Risiko untuk Mendapatkan Bantuan

"Warga Nitunglea harus lewati medan curam ambil bantuan, PMKRI minta Wapres Gibran turun ke Palue."

Maumere- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere meminta pemerintah segera memastikan distribusi bantuan kepada warga Desa Nitunglea, Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang masih terisolir akibat akses jalan terputus.

PMKRI menyoroti kondisi warga terdampak bencana yang justru harus turun sendiri menuju posko bantuan untuk mengambil logistik yang diperuntukkan bagi mereka.

Warga harus melewati medan yang curam dan berbahaya akibat longsor serta reruntuhan yang memutus akses menuju wilayah mereka.

Kondisi tersebut dinilai sebagai ironi dalam penanganan bencana. Masyarakat yang terdampak justru harus kembali mengambil risiko untuk memperoleh bantuan yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab penanganan darurat.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Maumere, Rito Naga, menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan.

“Mereka sudah menjadi korban bencana. Mereka kehilangan akses dan berada dalam kondisi terisolir. Tetapi mereka pula yang harus turun sendiri mengambil bantuan dan menghadapi risiko di medan yang berbahaya. Ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintah,” tegas Rito Naga.

Menurut Rito, pemerintah tidak boleh hanya menghitung jumlah bantuan yang telah dikirim, tetapi harus memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

“Ukuran keberhasilan penanganan bencana bukan hanya bantuan sudah berada di posko. Pertanyaannya adalah apakah bantuan tersebut sudah sampai kepada warga yang membutuhkan. Kalau korban masih harus mempertaruhkan keselamatannya untuk mengambil bantuan, berarti ada persoalan dalam rantai distribusi,” ujarnya.

PMKRI Minta Wapres Gibran Turun ke Palue

Atas kondisi tersebut, PMKRI Cabang Maumere secara khusus meminta Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, untuk turun langsung melihat kondisi masyarakat di Palue.

Bagi PMKRI, kehadiran Wakil Presiden di wilayah terdampak bukan sekadar kunjungan seremonial, tetapi harus menjadi momentum untuk memastikan persoalan masyarakat di wilayah terisolir mendapat penanganan langsung dan terkoordinasi.

“Kami meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turun langsung ke Palue. Datang dan lihat sendiri bagaimana masyarakat Nitunglea menghadapi kondisi ini. Jangan hanya menerima laporan dari meja birokrasi. Lihat bagaimana warga terdampak harus berjuang mengambil bantuan,” kata Rito Naga.

Rito menegaskan, masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah terisolir membutuhkan perhatian negara secara nyata.

“Kami ingin pemerintah pusat melihat langsung persoalan di lapangan. Palue bukan sekadar titik di peta. Di sana ada warga negara yang membutuhkan kehadiran dan perlindungan negara,” tegasnya.

Jangan Sampai Korban Menjadi Penanggung Risiko

Sementara itu, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Maumere, Melki Bata, mengatakan kondisi warga Nitunglea harus menjadi alarm bagi pemerintah dalam mengevaluasi sistem distribusi bantuan bencana.

“Mereka yang terdampak, mereka pula yang harus berjuang mengambil bantuan. Mereka yang kehilangan akses, mereka pula yang harus menghadapi medan berbahaya. Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat harus menanggung risiko seperti ini?” ujar Melki.

Melki menegaskan bahwa PMKRI tidak sedang mempertentangkan masyarakat dengan aparat, tetapi mempertanyakan efektivitas kehadiran negara dalam situasi darurat.

“Kami tidak ingin menyalahkan pihak tertentu. Tetapi negara harus hadir dengan solusi. Jika jalan terputus, cari jalur alternatif. Jika distribusi darat tidak memungkinkan, gunakan metode lain yang aman. Jangan membebankan seluruh risiko kepada warga yang sudah menjadi korban,” katanya.

PMKRI Desak Respons Konkret

PMKRI Cabang Maumere meminta Pemerintah Kabupaten Sikka, Pemerintah Provinsi NTT, BPBD, dan seluruh unsur terkait segera memastikan:

1. Distribusi logistik sampai langsung kepada warga NitungLea dan wilayah lain yang terisolir.

2. Pemetaan jalur alternatif untuk mempercepat distribusi bantuan.

3. Prioritas keselamatan warga dan relawan dalam setiap proses pengantaran bantuan.

4. Kehadiran pemerintah pusat untuk memastikan penanganan wilayah kepulauan dan daerah sulit akses tidak terabaikan.

PMKRI Cabang Maumere juga menegaskan bahwa solidaritas masyarakat dan relawan merupakan kekuatan penting dalam situasi bencana. Namun, solidaritas tersebut tidak boleh menggantikan tanggung jawab negara.

“Warga boleh menjadi yang pertama bergerak karena solidaritas. Tetapi negara harus menjadi pihak yang memastikan mereka aman. Bantuan harus mendatangi korban, bukan korban yang mempertaruhkan keselamatan untuk mendatangi bantuan,” tegas Melki Bata.

PMKRI Maumere berharap permintaan agar Wakil Presiden turun langsung ke Palue dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat.

“Kami ingin Wapres datang, melihat, mendengar dan memastikan sendiri. Karena dari lapangan kita bisa melihat persoalan yang terkadang tidak terlihat dalam laporan administratif,” pungkas Rito Naga.

PMKRI menegaskan, bantuan harus sampai kepada masyarakat terdampak, warga harus dilindungi, dan negara harus hadir di tengah rakyat yang sedang menghadapi bencana. **(R/EB)