Eks Ketua BEM Kritik Gubernur NTT soal Anak Tidak Sekolah, Kadis Pendidikan Beri Penjelasan

Kupang, HighlightNTT.com- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Ambrosius Kodo, membantah anggapan bahwa tingginya angka anak tidak sekolah menunjukkan kegagalan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dalam membaca kebutuhan riil masyarakat.

Hal itu disampaikan Ambrosius pada Sabtu, 17 Oktober 2026, menanggapi kritik Filipus Kako Pati, mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nusa Nipa, mengenai tingginya angka anak tidak sekolah di NTT.

“Saya kira, tidak semudah itu berkesimpulan bahwa tingginya anak tidak sekolah dengan gagalnya gubernur membaca kebutuhan riil rakyat,” kata Ambrosius.

Ia menjelaskan, persoalan anak tidak sekolah perlu dilihat berdasarkan pembagian kewenangan pemerintah serta kategori anak yang belum mengakses pendidikan.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi bertanggung jawab atas pendidikan menengah, yakni SMA dan SMK, serta pendidikan khusus melalui sekolah luar biasa (SLB).

Sementara itu, pendidikan dasar dan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.

Ambrosius juga mengatakan, anak tidak sekolah tidak bisa dipandang sebagai satu kelompok dengan persoalan yang sama.

Mereka perlu dipilah berdasarkan kategori, yakni anak yang belum pernah bersekolah, tidak melanjutkan pendidikan, dan putus sekolah atau drop out.

Untuk menekan angka anak tidak sekolah, Pemerintah Provinsi NTT mengalokasikan anggaran Bantuan Siswa Miskin (BSM) sejak 2025. Pada tahun tersebut, anggaran BSM mencapai Rp3.098.400.000 untuk 1.291 siswa.

Namun, alokasi bantuan itu menurun pada 2026 menjadi Rp499.200.000 untuk 208 siswa. Ambrosius menyebut penurunan anggaran tersebut disebabkan berkurangnya transfer ke daerah (TKD).

Di sisi lain, pemerintah provinsi meningkatkan alokasi insentif bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK), khususnya yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pada 2025, anggaran insentif GTK di daerah 3T mencapai Rp5.196.000.000 untuk 866 orang. Pada 2026, anggaran tersebut meningkat menjadi Rp9.091.000.000 untuk 1.555 GTK.

“Jadi, tidak benar jika gubernur gagal melihat kebutuhan riil yang berkaitan dengan anak tidak sekolah,” pungkasnya.

Fill Pati Kritik Pemerintah Pusat dan Daerah

Sebelumnya, mantan Ketua BEM Universitas Nusa Nipa, Filipus Kako Pati mengritik pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT menyusul tingginya angka anak tidak sekolah di provinsi tersebut.

Berdasarkan data Dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS) Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per Oktober 2026, jumlah anak tidak sekolah di NTT mencapai 104.232 orang.

Angka itu menempatkan NTT pada peringkat ke-10 provinsi dengan jumlah anak tidak sekolah terbanyak di Indonesia.

Secara nasional, jumlah anak tidak sekolah tercatat mencapai 3.015.399 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 104.232 anak berasal dari NTT.

Dalam keterangannya pada Sabtu, 17 Oktober 2026, Fill Pati menilai angka tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan dan memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak.

Mantan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Maumere itu mengatakan, tingginya angka anak tidak sekolah menunjukkan masih besarnya persoalan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat NTT atas pendidikan yang layak dan berkeadilan.

Menurut dia, pemerintah perlu memastikan kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan.

Ia juga menilai pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena perlu menunjukkan kepekaan dan terobosan kebijakan yang lebih konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.

Fill Pati mengatakan, ribuan anak yang berada di luar sistem pendidikan formal membutuhkan langkah nyata, bukan sekadar pernyataan politik.

Pemerintah, menurut dia, perlu merumuskan kebijakan yang menjawab langsung hambatan pendidikan yang dialami masyarakat.

Ia juga mengritik orientasi kepemimpinan daerah yang, menurut penilaiannya, lebih banyak berkutat pada wacana politik daripada menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat.

Fill Pati mendesak pemerintah daerah menjadikan akses pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan manusia di NTT.

Baginya, tingginya angka anak tidak sekolah harus menjadi dasar evaluasi kebijakan pembangunan, terutama untuk memastikan keterbatasan ekonomi tidak menghilangkan kesempatan anak memperoleh pendidikan.

Ia menegaskan bahwa pembebasan biaya pendidikan perlu ditempatkan sebagai fondasi pembangunan manusia di NTT.

Program bantuan lainnya, menurut dia, seharusnya berjalan beriringan dengan upaya memastikan anak-anak tetap bersekolah, bukan menggantikan penyelesaian persoalan akses pendidikan.

Fill Pati memperingatkan, tanpa perubahan orientasi kebijakan, ketimpangan akses pendidikan berisiko terus berlanjut dan memperkuat kemiskinan struktural di NTT.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah lebih serius menangani persoalan tersebut melalui kebijakan yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. **(EB)