Eks Ketua BEM Kritik Prabowo dan Gubernur NTT soal Tingginya Anak Tidak Sekolah

Edukasi, HighlightNTT.com- Sebanyak 104.232 anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat tidak bersekolah berdasarkan data Dashboard Anak Tidak Sekolah (ATS) Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per Oktober 2026. Jumlah tersebut menempatkan NTT di peringkat ke-10 provinsi dengan anak tidak sekolah terbanyak di Indonesia.

Data tersebut memicu kritik dari Filipus Kako Pati. Dalam keterangannya, Sabtu (17/10), mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nusa Nipa itu menilai tingginya angka anak tidak sekolah menjadi tamparan keras bagi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan data yang dikutip Fill Pati, jumlah anak tidak sekolah secara nasional mencapai 3.015.399 anak. Dari angka tersebut, sebanyak 104.232 anak berasal dari NTT. Fill Pati mengatakan kondisi itu menunjukkan masih besarnya persoalan dalam pemenuhan hak dasar masyarakat NTT untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkeadilan.

Menurut dia, tingginya angka anak tidak sekolah seharusnya mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan pendidikan dan memastikan setiap anak memiliki kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terhalang kondisi ekonomi.

Ia juga mengritik kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa program nasional benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat di setiap daerah.

Kako Pati menilai program pemberian makanan tidak cukup untuk menjawab persoalan anak-anak yang belum dapat mengakses pendidikan karena keterbatasan ekonomi dan biaya sekolah.

“Anak-anak di NTT membutuhkan jaminan pendidikan gratis dan pembebasan biaya sekolah secara menyeluruh dari tingkat dasar hingga menengah agar setiap anak memiliki kesempatan belajar tanpa terhalang ketimpangan ekonomi,” demikian kritik Fill Pati terhadap prioritas kebijakan pemerintah.

Ia menganggap pendekatan kebijakan yang menyeragamkan solusi untuk seluruh wilayah berisiko mengabaikan persoalan khusus yang dihadapi daerah. Menurut dia, pemerintah perlu memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam sebelum menentukan prioritas program pembangunan.

Kritik terhadap Gubernur NTT

Kritik mantan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Maumere juga diarahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena. Ia menilai pemerintah daerah belum menunjukkan kepekaan dan terobosan kebijakan yang memadai untuk mengatasi persoalan anak tidak sekolah.

Ia mengatakan, ribuan anak yang berada di luar sistem pendidikan formal membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah. Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pernyataan politik, tetapi memerlukan kebijakan yang langsung menjawab hambatan pendidikan yang dialami masyarakat.

Fill Pati juga mengritik orientasi kepemimpinan daerah yang, menurut dia, lebih banyak berkutat pada wacana politik daripada menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat. Ia mendesak pemerintah daerah menjadikan akses pendidikan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan manusia di NTT.

Baginya, tingginya angka anak tidak sekolah harus menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan, terutama dalam memastikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak membuat anak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

Ia menegaskan bahwa pembebasan biaya pendidikan perlu ditempatkan sebagai fondasi pembangunan manusia di NTT. Program bantuan lainnya, menurut dia, seharusnya berjalan beriringan dengan upaya memastikan anak-anak tetap bersekolah, bukan menggantikan penyelesaian persoalan akses pendidikan.

Fill Pati memperingatkan bahwa tanpa perubahan orientasi kebijakan, ketimpangan akses pendidikan berisiko terus berlanjut dan memperkuat kemiskinan struktural di NTT. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah lebih serius menanggapi persoalan tersebut melalui kebijakan yang terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur NTT melalui Kepala Dinas Pendidikan NTT, Ambrosius Kodo, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi mengenai tingginya angka anak tidak sekolah dan kritik yang disampaikan Fill Pati hingga berita ini ditulis. **(EB)