Kelangkaan dan Kenaikan Harga LPG Non-Subsidi di NTT Picu Keluhan Masyarakat

Kupang, Pengamat ekonomi dari Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, menjelaskan bahwa secara data, distribusi LPG nonsubsidi oleh PT Pertamina (Persero) ke wilayah NTT tetap berjalan dengan alokasi yang telah ditetapkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masyarakat masih kesulitan memperoleh LPG. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara data distribusi dan kondisi nyata di tingkat konsumen.

Menurutnya, kelangkaan ini dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya kuota LPG yang belum mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat serta adanya dugaan kebocoran distribusi. LPG nonsubsidi disebut-sebut tidak sepenuhnya digunakan oleh pihak yang berhak, ditambah lemahnya pengawasan di lapangan yang memperparah situasi. Akibatnya, pasokan menjadi tidak merata dan membuka peluang terjadinya permainan stok maupun harga.

Ricky juga menyarankan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut. Pemerintah dinilai perlu mengajukan kuota khusus bagi wilayah kepulauan seperti NTT, menerapkan subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar lebih tepat sasaran, serta memperluas jaringan distribusi hingga ke tingkat desa dengan menambah pangkalan resmi. Pengawasan distribusi juga harus diperketat, disertai upaya pengembangan energi alternatif guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG.

Keluhan Warga

Di sisi lain, masyarakat merasakan langsung dampak kenaikan harga. Salah satu warga Kelurahan Sikumana, mengungkapkan bahwa harga LPG 12 kilogram melonjak dari sekitar Rp245 ribu menjadi Rp300 ribu sejak awal April 2026. Kenaikan ini dinilai cukup memberatkan, terutama bagi rumah tangga yang sangat bergantung pada LPG untuk kebutuhan memasak sehari-hari.

Ia menjelaskan, dalam kondisi normal satu tabung LPG 12 kilogram dapat digunakan hingga sekitar dua setengah bulan. Namun, dengan harga yang meningkat, beban pengeluaran rumah tangga ikut bertambah. Meski demikian, pilihan alternatif dinilai terbatas karena LPG dianggap lebih praktis dibandingkan bahan bakar lain seperti minyak tanah.

Masyarakat pun berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga dan memastikan ketersediaan LPG di pasaran. Stabilitas distribusi dan keterjangkauan harga menjadi kebutuhan mendesak agar aktivitas rumah tangga tidak semakin terbebani di tengah kondisi ekonomi yang masih menantang.**