Dilema Ilmuwan Masuk Kekuasaan, Dr. Yanuar Beberkan Godaan Fasilitas vs Integritas Kebijakan

Maumere, Highlight NTT- Masuknya akademisi dan ilmuwan ke dalam lingkaran birokrasi pemerintahan menyimpan dilema etika serta godaan fasilitas yang luar biasa.

Peringatan tersebut diungkapkan oleh mantan Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) sekaligus akademisi, Dr. Yanuar Nugroho, saat tampil sebagai pembicara dalam rangkaian Konferensi Republik di IFK Ledalero, Maumere, Kabupaten Sikka, Sabtu (31/10/2026).

Dr. Yanuar menceritakan pengalaman pribadinya saat memutuskan meninggalkan posisi dosen tetap di Manchester, Inggris, demi mengabdi di tanah air dan membantu perumusan kebijakan publik di Istana Kepresidenan.

Menurutnya, tekanan mental terbesar seorang akademisi di lingkaran kekuasaan bukanlah beban kerja, melainkan benturan antara idealisme keilmuan dan realitas birokrasi.

"Stres terbesar itu bukan dari seorang aktivis menjadi pejabat publik, tapi dari seorang akademisi menjadi pejabat publik," ungkap Yanuar di hadapan ratusan mahasiswa dan dosen.

"Karena kita tahu menurut teori dan ilmu pengetahuan ini tidak boleh dilakukan, tetapi di dalam malah diperintahkan untuk dilakukan. Atau sebaliknya, yang seharusnya dikerjakan justru tidak boleh dikerjakan," ungkap dia.

Selain benturan integritas, ia menyoroti dahsyatnya godaan fasilitas negara yang kerap membuat pejabat publik dan teknokrat lupa diri.

Fasilitas mewah dinilai menjadi jebakan yang mengikis daya kritis akademisi saat berada di dalam sistem kekuasaan.

"Saya jadi eselon satu saja dapat rumah dinas, mobil, sopir, bahkan tiket pesawat kelas bisnis. Itu godaan semua. Banyak orang akhirnya terjebak pada fasilitas yang seharusnya hanya menjadi sarana, bukan tujuan," tegasnya.

Guna menjaga agar para ilmuwan dan intelektual publik tidak terkooptasi atau merasa berjuang sendirian di bawah tekanan kekuasaan, Yanuar bersama pakar antropologi hukum UI Prof. Sulistyowati Irianto dan sejumlah akademisi menginisiasi gerakan FIAP (Forum Intelektual Antar-Disiplin).

Ia berpesan kepada para dosen dan mahasiswa di daerah, khususnya di Nusa Tenggara Timur, agar terus berjejaring, aktif menulis, serta berani bersuara kritis berbasis bukti (evidence-based).

"Bagi para akademisi, jangan kerja sendirian, berserikatlah. Pertahankan peran sebagai intelektual publik, jangan diam saat melihat ada kebijakan yang keliru," pungkas Yanuar. **(Dammar Highlight NTT)