Dandhy Laksono: Jangan Hanya Bicara Reset Indonesia dari Jakarta, Mulailah dari NTT

Kota Kupang- Penulis buku #RESET INDONESIA: Gagasan tentang Indonesia Baru, Dandhy Laksono, mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya membicarakan perubahan Indonesia dari perspektif Jakarta, tetapi mulai melakukan perubahan dari daerah, termasuk dari pemerintahan, politik, organisasi, keluarga hingga diri sendiri.

“Jangan hanya bicara Reset Indonesia dari Jakarta. Mulailah juga dari NTT—dari pemerintahan kita, politik kita, organisasi kita, rumah kita dan diri kita sendiri,” seru Dandhy dalam bedah buku #RESET INDONESIA: Gagasan tentang Indonesia Baru yang digelar di Sekretariat DPD GAMKI NTT, Jalan Kramat Jati Nomor 15, Tofa, Kota Kupang, Selasa (25/8/2026).

Kegiatan tersebut digelar DPD GAMKI NTT bersama PIAR NTT dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kupang dalam rangka memperingati 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Forum itu menjadi ruang refleksi untuk melihat kembali perjalanan Indonesia setelah 81 tahun merdeka sekaligus mendiskusikan arah masa depan bangsa dari perspektif daerah, khususnya NTT.

Dandhy Laksono hadir sebagai salah satu penulis #RESET INDONESIA bersama Sudirman Said dari Konferensi Republik (hadir secara daring), Yanuar Nugroho dari Nalar Institute, dan Sarah Lerry Mboeik dari PIAR NTT. Diskusi dipandu Ketua DPD GAMKI NTT Winston N. Rondo.

Dalam refleksinya, Dandhy menempatkan demokrasi, keadilan gender, supremasi sipil, serta keterlibatan masyarakat sipil sebagai bagian penting dari agenda perubahan Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa upaya membongkar oligarki tidak akan cukup apabila budaya patriarki masih terus dipelihara. “Tidak cukup membongkar oligarki kalau patriarki tetap dipelihara,” kata dia.

Menurut Dandhy, perempuan dan kelompok rentan harus menjadi subjek utama dalam proses membangun Indonesia baru.

Ia juga mengingatkan agar agenda perubahan tidak justru mengarah pada kemunduran demokrasi maupun menguatnya militerisme dalam ruang sipil.

“Jangan mereset Indonesia dengan menghidupkan kembali struktur kekuasaan lama yang justru mempersempit suara rakyat, perempuan dan kelompok rentan,” ujarnya.

Reset Indonesia sebagai Jalan Pulang

Ketua DPD GAMKI NTT Winston N. Rondo dalam refleksinya menyampaikan bahwa gagasan Reset Indonesia tidak dimaksudkan untuk mengganti Indonesia, tetapi menjadi jalan untuk kembali kepada cita-cita republik.

Ia menuturkan, Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menghadirkan keadilan sosial.

Oleh karena itu, agenda perubahan harus dimulai dengan keberanian membongkar akar persoalan yang menyebabkan berbagai masalah bangsa terus berulang.

“Reset Indonesia adalah jalan pulang kepada cita-cita republik sekaligus keberanian membongkar akar persoalan,” katanya.

Ia menilai masyarakat tidak cukup hanya bertanya mengapa sebuah persoalan terjadi, tetapi perlu bergerak lebih jauh dengan mempertanyakan mengapa persoalan tersebut terus terjadi.

Dalam konteks itu, Winston menyinggung sejumlah persoalan struktural seperti politik berbiaya mahal, korupsi, konflik kepentingan antara bisnis dan kekuasaan, lemahnya meritokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang terus mereproduksi ketimpangan.

Reset Indonesia Harus Dimulai dari NTT

Winston juga menekankan bahwa pembicaraan mengenai Reset Indonesia harus dimulai dari daerah, termasuk NTT.

Menurutnya, perspektif NTT penting karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakter geografis dan tantangan pembangunan yang berbeda-beda.

“Reset Indonesia harus dimulai juga dari NTT dan dari perspektif negara kepulauan,” ujarnya.

Ia mengatakan NTT tidak boleh hanya dibutuhkan suaranya ketika pemilu berlangsung. NTT harus ikut menentukan arah republik dan memperoleh keberpihakan kebijakan sesuai dengan tantangan geografis serta kondisi masyarakatnya.

Namun, menurut Winston, kritik terhadap ketidakadilan dari pemerintah pusat harus disertai keberanian melakukan otokritik di daerah.

Otokritik tersebut, katanya, perlu diarahkan kepada pemerintah daerah, DPRD, partai politik, birokrasi, gereja, kampus, pers maupun masyarakat sipil.

“Indonesia kepulauan tidak boleh terus dikelola dengan cara berpikir daratan,” tegasnya.

Kritik Harus Diubah Menjadi Gerakan Bersama

Forum tersebut juga mendorong agar kritik terhadap berbagai persoalan bangsa tidak berhenti pada diskusi, tetapi diterjemahkan menjadi gerakan bersama.

Menurut Dandhy, masyarakat sipil perlu terus memperkuat peran melalui pendidikan politik, menghasilkan pengetahuan, mengawasi kekuasaan, dan membangun kolaborasi.

Namun, kolaborasi tersebut tetap harus berjalan dengan menjaga independensi masyarakat sipil. “Kita membutuhkan survival dan readiness: stamina untuk jalan panjang dan kesiapan mengelola momentum perubahan,” kata dia.

Menurut dia, tujuan perubahan bukan sekadar mengganti siapa yang berkuasa, tetapi mengubah cara kekuasaan bekerja.

Dengan demikian, perubahan yang diharapkan bukan hanya pergantian figur, melainkan perbaikan sistem agar kekuasaan bekerja secara lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pertanyaan untuk NTT Setelah 81 Tahun Merdeka

Dandhy kemudian mengajak masyarakat NTT menjadikan momentum 81 tahun kemerdekaan sebagai kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap posisi daerah dalam republik sekaligus melihat kontribusi yang dapat diberikan NTT bagi masa depan Indonesia.

Ia mengajukan pertanyaan: “Setelah 81 tahun merdeka, pertanyaannya bukan lagi: apakah NTT bagian dari Indonesia? Tetapi: sudahkah Indonesia bekerja secara adil bagi NTT—dan apa yang akan kita kerjakan dari NTT untuk membuat Indonesia lebih adil?”

Pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dari refleksi yang disampaikan dari Kupang. NTT, menurutnya, tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan atau penerima kebijakan, tetapi harus menjadi bagian dari kekuatan yang ikut menentukan arah republik.

Sementara itu, kehadiran Dandhy Laksono sebagai salah satu penulis #Reset Indonesia memberikan ruang bagi peserta untuk mendalami gagasan yang dituangkan dalam buku tersebut.

Diskusi juga mempertemukan perspektif masyarakat sipil, kebijakan publik, jurnalistik, dan gerakan sosial melalui kehadiran Sudirman Said, Yanuar Nugroho, dan Sarah Lerry Mboeik.

Forum tersebut membawa gagasan Reset Indonesia ke dalam konteks NTT, sehingga pembahasan tidak berhenti pada persoalan nasional, tetapi juga melihat bagaimana berbagai persoalan tersebut dirasakan dan dihadapi masyarakat di daerah.

Bagi GAMKI NTT, ruang diskusi seperti ini penting untuk membangun kesadaran kritis generasi muda sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam membicarakan masa depan bangsa.

Momentum 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, karena itu, tidak hanya diperingati melalui seremoni, tetapi juga melalui refleksi dan pertukaran gagasan mengenai kondisi bangsa serta arah perubahan yang perlu dilakukan.

Dari Kupang, gagasan Reset Indonesia kemudian ditempatkan sebagai ajakan untuk memulai perubahan dari berbagai ruang kehidupan: pemerintahan, politik, organisasi, keluarga, masyarakat hingga diri sendiri.

Perubahan tersebut tidak semata-mata diarahkan untuk mengganti siapa yang berkuasa, tetapi untuk memastikan bagaimana kekuasaan dijalankan agar semakin demokratis, adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (F/EB)